Harian Berita — Isu dugaan penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) kembali mencuri perhatian publik.
Nama Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), ikut terseret setelah pernyataannya di kanal YouTube pribadinya menyinggung adanya kejanggalan biaya proyek tersebut.
Menanggapi hal itu, Mahfud menegaskan bahwa ia siap diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika memang diperlukan. Namun, ia menolak untuk membuat laporan resmi karena menurutnya hal itu tidak wajib dilakukan.
“Kalau KPK memanggil saya, tentu saya datang. Tapi kalau disuruh melapor, buat apa? Hanya buang waktu,” ujar Mahfud saat ditemui di Keraton Yogyakarta, Minggu (26/10).
Mahfud Nilai KPK Sudah Tahu Isu Ini Sejak Lama
Mahfud menilai, dugaan adanya mark up proyek kereta cepat Whoosh seharusnya bukan hal baru bagi KPK. Ia menyebut, isu ini sudah ramai dibicarakan publik bahkan sebelum dirinya mengungkapkannya melalui kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025.
“Yang saya sampaikan itu bukan hal baru. Sudah banyak yang membicarakan sebelumnya. KPK mestinya memanggil orang-orang yang duluan bicara dan punya data lengkap,” katanya.
Mahfud juga menegaskan bahwa banyak pihak yang lebih mengetahui secara langsung detail kebijakan dan pembiayaan proyek tersebut, sehingga KPK tidak perlu menunggu laporan pribadi untuk bergerak.
Janji KPK Proaktif Menelusuri Dugaan Korupsi
Menanggapi hal itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya akan bertindak proaktif untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung.
Budi menegaskan, KPK selalu membuka ruang bagi siapa pun yang memiliki bukti untuk melapor, namun penyelidikan tidak selalu harus menunggu aduan resmi.
Dalam videonya, Mahfud MD menyebutkan bahwa biaya pembangunan kereta cepat Whoosh di Indonesia mencapai USD 52 juta per kilometer, jauh di atas biaya di China yang hanya sekitar USD 17–18 juta per kilometer.
“Ada perbedaan tiga kali lipat. Ini patut dipertanyakan, apakah ada unsur mark up atau tidak,” ungkap Mahfud.
Pernyataan itu memicu perhatian publik dan menimbulkan desakan agar pemerintah serta KPK menggelar audit terbuka terhadap proyek yang menelan dana triliunan rupiah tersebut.
Proyek Strategis Nasional yang Penuh Kontroversi
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), atau yang dikenal dengan nama Whoosh, merupakan salah satu proyek transportasi terbesar di era Presiden Joko Widodo.
Meski digadang-gadang sebagai simbol kemajuan infrastruktur Indonesia, proyek ini tidak lepas dari kontroversi. Pembengkakan anggaran, keterlambatan pengerjaan, hingga dugaan penyimpangan keuangan terus menjadi sorotan publik.
Pemerintah sebelumnya menjelaskan bahwa kenaikan biaya disebabkan oleh faktor teknis dan perubahan desain. Namun, sejumlah pihak menilai transparansi proyek masih kurang jelas, terutama dalam perhitungan biaya antar negara.
Mahfud berharap, KPK dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan tanpa intervensi politik.
Menurutnya, proyek sebesar Whoosh harus dikelola dengan transparansi penuh agar tidak merusak kepercayaan publik terhadap pembangunan nasional.